MAKSIMALISASI APOTEKER DALAM JKN: DARI PEMBIAYAAN KE PENCEGAHAN DI LAYANAN PRIMER

Mengajak waras

apt.Ismail, S.Si.

11/17/20265 min read

Selama ini, ketika membicarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perhatian kita sering tertuju pada satu hal: uangnya cukup atau tidak?

Padahal, persoalan JKN jauh lebih besar daripada sekadar urusan pembiayaan. Ada persoalan pelayanan, tata kelola, dan satu hal yang sering terlupakan: bagaimana caranya agar masyarakat tidak jatuh sakit sejak awal?

1. Masalah JKN Bukan Cuma Soal Uang

Bayangkan JKN seperti sebuah kursi yang memiliki tiga kaki. Kalau satu saja tidak berfungsi, kursi itu akan pincang. Begitu juga JKN: pembiayaan, pelayanan, dan tata kelola harus berjalan bersama.

Pertama, masalah pembiayaan.

JKN menghadapi tekanan keuangan yang tidak ringan. Defisit diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan, rasio klaim menyentuh 108,7%, tunggakan mencapai Rp26,47 triliun, dan sekitar 54–63 juta peserta tercatat tidak aktif.

Kedua, masalah pelayanan.

Di lapangan, pasien masih menghadapi persoalan klasik: obat disebut kosong, pasien diminta membeli obat sendiri, antrean panjang, sementara rumah sakit menghadapi persoalan kelancaran pembayaran klaim.

Ketiga, masalah tata kelola.

Data penerima bantuan iuran (PBI) belum sepenuhnya akurat. Sekitar 87,1% anggaran terserap untuk pelayanan rumah sakit, sementara alokasi untuk upaya pencegahan masih sangat terbatas.

Apa akibatnya?

JKN berisiko lebih banyak menghabiskan energi dan anggaran untuk mengobati orang yang sudah sakit, daripada menjaga masyarakat agar tetap sehat.

2. JKN Bukan Sekadar Program Membayar Biaya Berobat

Kita perlu mengubah cara pandang.

Pembiayaan kesehatan itu ibarat kendaraan. Uang memang dibutuhkan agar sistem bisa berjalan, tetapi uang bukan tujuan akhirnya.

Tujuan JKN adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa harus jatuh miskin karena biaya pengobatan.

Karena itu, memperbaiki keuangan JKN saja tidak cukup. Bayangkan jika anggaran tersedia, tetapi pasien tetap kesulitan mendapatkan obat, tidak memperoleh konseling yang memadai, atau baru ditangani ketika penyakitnya sudah parah.

Artinya, persoalan JKN bukan hanya bagaimana membayar pelayanan kesehatan, tetapi juga bagaimana memastikan pelayanan tersebut benar-benar menjaga kesehatan masyarakat.

3. Apoteker Harus Hadir Sejak Masyarakat Masih Sehat

Di sinilah peran apoteker perlu diperkuat.

Selama ini, apoteker sering kali baru terlihat ketika seseorang datang mengambil obat. Padahal, kompetensi apoteker jauh lebih luas daripada sekadar menyerahkan obat.

Apoteker dapat berperan dalam pelayanan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik, dan apotek.

Ada empat bentuk peran yang bisa dikembangkan.

A. Promotif: Membantu Masyarakat Memilih Hidup Sehat

Promotif berarti mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan sehat sebelum muncul masalah kesehatan.

Contohnya:

  • Memberikan edukasi tentang gizi dan pola makan sehat.

  • Mengajak masyarakat mengurangi konsumsi gula.

  • Memberikan edukasi tentang bahaya rokok dan vape.

  • Mendorong aktivitas fisik secara teratur, misalnya berjalan kaki 15 menit.

  • Melakukan penyuluhan kesehatan di Posyandu dan sekolah.

  • Membantu masyarakat mengenali informasi kesehatan dan obat yang keliru atau hoaks.

Sederhananya, apoteker tidak harus menunggu orang sakit untuk mulai bekerja.

B. Preventif Primer: Mencegah Penyakit Sebelum Datang

Kalau promotif mengajak orang hidup sehat, preventif primer berfokus pada tindakan untuk mencegah penyakit.

Contohnya:

  • Mendukung edukasi dan pelayanan vaksinasi sesuai kewenangan.

  • Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang benar.

  • Mencegah penggunaan antibiotik secara tidak tepat.

  • Menjelaskan bahwa batuk dan pilek akibat infeksi virus tidak membutuhkan antibiotik.

Ini penting karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat mempercepat munculnya resistensi antimikroba.

C. Preventif Sekunder: Menemukan Penyakit Sedini Mungkin

Inilah salah satu ruang kontribusi apoteker yang sangat strategis.

Banyak penyakit tidak langsung menunjukkan gejala berat. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kolesterol, misalnya, dapat berkembang tanpa disadari.

Melalui pelayanan skrining di apotek, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui kondisi kesehatannya.

Contohnya:

  • Pemeriksaan tekanan darah.

  • Pemeriksaan gula darah.

  • Pemeriksaan kolesterol.

  • Pengukuran indeks massa tubuh (IMT).

Pemeriksaan awal dapat dilakukan dalam waktu singkat, kemudian dilanjutkan dengan edukasi atau rujukan apabila ditemukan hasil yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Logikanya sederhana: lebih baik menemukan risiko kesehatan lebih awal daripada menunggu komplikasi muncul.

Sebagai ilustrasi, biaya skrining dan pemantauan rutin dapat jauh lebih kecil dibandingkan biaya penanganan komplikasi berat seperti stroke. Angka biaya yang digunakan tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pasien, fasilitas, dan skema pembiayaan.

D. Preventif Tersier: Mencegah Penyakit Kambuh dan Komplikasi

Pekerjaan apoteker tidak berhenti ketika pasien pulang dari rumah sakit atau dinyatakan kondisinya membaik.

Pasien dengan penyakit kronis tetap membutuhkan pendampingan agar kondisinya stabil dan tidak mengalami komplikasi.

Di sinilah apoteker dapat berperan melalui:

  • Konseling kepatuhan penggunaan obat.

  • Pendampingan pasien dalam Program Rujuk Balik (PRB) dan Prolanis.

  • Identifikasi potensi interaksi dan masalah terkait obat.

  • Pemantauan efektivitas dan keamanan terapi.

  • Koordinasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain jika ditemukan tanda kondisi pasien memburuk.

Dengan demikian, apoteker membantu memastikan pengobatan tidak hanya diberikan, tetapi juga digunakan secara tepat dan memberikan hasil yang diharapkan.

4. Kalau Perannya Penting, Mengapa Belum Maksimal?

Ada persoalan mendasar yang perlu dibicarakan: posisi apotek dan pelayanan kefarmasian dalam ekosistem JKN.

Dalam skema yang berjalan, apotek pada umumnya lebih dikenal sebagai tempat penyerahan obat, bukan sebagai titik pelayanan kesehatan primer yang memberikan layanan promotif, preventif, dan pemantauan terapi secara terstruktur.

Akibatnya, muncul sejumlah keterbatasan:

  • Jasa skrining dan konseling apoteker belum memiliki mekanisme pembayaran yang memadai dalam skema JKN.

  • Apoteker memiliki keterbatasan akses terhadap informasi pasien yang diperlukan untuk pelayanan kefarmasian berkesinambungan.

  • Distribusi apoteker di Puskesmas belum merata.

  • Potensi apotek sebagai titik pemantauan kesehatan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, apotek merupakan fasilitas yang relatif dekat dengan masyarakat dan sering dikunjungi, bahkan ketika seseorang belum merasa sakit.

Tentu saja, penguatan peran ini membutuhkan pengaturan yang jelas: standar kompetensi, ruang lingkup praktik, sistem rujukan, integrasi data, serta mekanisme pembiayaan dan evaluasi mutu.

5. Mengubah Cara Membayar: Dari Jumlah Obat ke Hasil Pelayanan

Selama sistem lebih banyak menghitung obat yang diberikan dan tindakan yang dilakukan, kontribusi pencegahan berisiko tidak terlihat dalam pembiayaan.

Karena itu, perlu dipertimbangkan model pembayaran yang juga menghargai hasil pelayanan kesehatan.

Misalnya, apoteker tidak hanya dibayar berdasarkan jumlah obat yang diserahkan, tetapi juga berdasarkan layanan profesional yang diberikan dan indikator hasil yang terukur.

Contohnya:

  • Skrining dan identifikasi risiko penyakit.

  • Konseling penggunaan obat.

  • Pemantauan kepatuhan pasien.

  • Pendampingan pasien diabetes atau hipertensi agar kondisinya lebih terkontrol.

  • Kolaborasi dengan dokter dalam mencegah masalah terkait obat.

Model seperti ini perlu dirancang dengan indikator yang adil, terukur, dan tidak mendorong tenaga kesehatan memilih pasien yang lebih mudah ditangani.

Prinsipnya: jangan hanya menghargai berapa banyak obat yang keluar, tetapi juga seberapa besar manfaat pelayanan yang diterima pasien.

6. Kolaborasi: Bukan Berebut Peran, tetapi Menyambungkan Pelayanan

Penguatan peran apoteker bukan berarti menggantikan dokter atau mengambil alih kewenangan tenaga kesehatan lain.

Justru, pelayanan kesehatan harus dibangun sebagai sebuah rantai yang saling terhubung.

  • Puskesmas: menjadi koordinator pelayanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat.

  • Klinik: memberikan pelayanan pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kewenangannya.

  • Apotek: menjadi salah satu titik akses pelayanan kefarmasian, pemantauan penggunaan obat, skrining, dan edukasi kesehatan.

Ketiganya harus terhubung melalui sistem informasi, komunikasi, dan mekanisme rujukan yang jelas.

Dengan kolaborasi seperti ini, pasien tidak dibiarkan berjalan sendiri setelah mendapatkan diagnosis atau resep. Mereka tetap memperoleh pendampingan dalam menjalani pengobatan.

Penutup: JKN Harus Bergerak dari Sick Care Menuju Health Care

JKN tidak boleh hanya menjadi sistem yang sibuk membayar ketika masyarakat sudah jatuh sakit.

JKN juga harus menjadi sistem yang mampu mendeteksi risiko, mencegah penyakit, mendampingi pasien kronis, dan menjaga hasil pengobatan.

Dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki peran yang saling melengkapi.

Dokter berperan dalam diagnosis dan penanganan medis. Apoteker memastikan terapi obat digunakan secara tepat, aman, dan efektif, sekaligus membantu mencegah masalah akibat penggunaan obat.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan obat ketika sakit. Mereka membutuhkan pendampingan agar pengobatannya berhasil dan kesehatannya tetap terjaga.

Sudah waktunya apoteker tidak hanya dipandang sebagai profesi di ujung rantai distribusi obat, tetapi sebagai bagian penting dari rantai pelayanan kesehatan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan JKN bukan sekadar berapa banyak tagihan rumah sakit yang berhasil dibayar.

Keberhasilan JKN seharusnya juga harus diukur dari berapa banyak orang yang berhasil dicegah agar tidak jatuh sakit, berapa banyak pasien yang terhindar dari komplikasi, dan berapa banyak masyarakat yang tetap sehat dan produktif.